PONTIANAK- Lajunya pertumbuhan ekonomi tentu harus didukung dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting dilakukan proses peningkatan kapasitas pada masing-masing manusia.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, menjelaskan ekonomi adalah tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan ilmu pengetahuan merupakan pilar pendukung kemajuan bangsa.

“Hukum adalah lembaga yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati secara merata. Serta bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi masyarakat,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak akan luput dari persaingan ekonomi yang terjadi di dunia. Sebab, secara mendasar dunia memiliki sifat anarki dengan hukum rimba, siapa yang kuat maka dialah yang akan menjadi pemenang.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui berbagai program kerja terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang mencapai 263 juta jiwa, tantangan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan tidak dapat dikatakan ringan.

“Pemerintah tidak boleh hanya fokus meningkatkan pembangunan di suatu wilayah saja, namun juga harus membagi “kue pembangunan” secara berkeadilan untuk seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju sangat besar, setidaknya dalam rilis Pricewaterhouse Coopers (Oktober 2014), Indonesia diprediksi dapat menduduki peringkat ke-5 pada 2030 dan peringkat ke-4 pada 2050. Potensi kearah itu sudah terlihat, dalam rillis World Gallup Poll 2017, Indonesia menduduki peringkat atas terkait dengan kepercayaan terhadap pemerintah.

Demikian pula dengan adanya perubahan perbaikan peringkat Indonesia dari peringkat ke-91 menjadi peringkat ke-72 terkait dengan ease of doing business. US News bahkan merilis pada 2018, bahwa Indonesia masuk dalam top three negara dengan tujuan investasi terbaik dengan mendasari data dari World Bank dan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).

Secara sederhana, untuk menjadi negara yang maju dan dominan, setidaknya ada 3 (tiga) prasyarat utama yang harus dipenuhi sebuah negara, pertama adalah populasi yang besar karena dengan populasi besar maka negara tersebut memiliki angkatan produksi yang relatif juga besar.

Indonesia berada di urutan 5 negara dengan populasi yang besar. Kedua, Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan hal ini sangat-sangat dimiliki oleh bangsa kita. Demikian pula dengan prasyarat ketiga, yakni wilayah yang luas.

“Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memilki karakteristik tersendiri yang dominan, selain berbatasan langsung dengan perbatasan Serawak Timur, Malaysia, Kalbar adalah Provinsi terluas ke-4 di Indonesia,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Dengan memiliki dominasi sektor sumber daya alam perkebunan, pertambangan, Pertanian dan Kelautan. Dari 3 syarat utama yang harus dipenuhi sebuah negara Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan, pembangunan dan ekonomi nasional.

Kompleksitas karakteristik kerawanan daerah tersebut, menjadikan dinamika kamtibmas Kalimantan Barat sebagaimana Provinsi yang sedang berkompetisi dalam pembangunan daerah, pengaruh sosial, regional dan international sangat kental di Kalimantan Barat.

Sebagaimana agenda kamtibmas nasional Kalimantan Barat juga melaksanakan Pilkada Serentak 2018, Event Nasional yang terselenggara di Kalbar dan ancaman Karhutla.

“Pengaruh kondusifitas Kamtibmas merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Ketika kamtibmas berjalan paralel dengan pembangunan maka pelaksanaannya akan sesuai dengan perencanaan dan harapan,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

*Lembaga Negara

Polri adalah lembaga negara yang memiliki jaringan hingga ke pelosok, dengan jumlah personel mencapai kurang lebih 430 ribu anggota dan tersebar di seluruh Indonesia.

Potensi ini membuat Polri dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah tidak semata dibidang keamanan namun juga disemua bidang kehidupan masyarakat. Secara sederhana, terdapat 3 kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang akan berimplikasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni kebijakan di sektor fiskal, kebijakan pada sektor riil dan kebijakan pada sektor moneter dan keuangan.

Merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara.

“Sebagaimana kita ketahui, fokus kebijakan pemerintah saat ini salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Melalui Perpres No. 58 tahun 2017, pemerintah telah menetapkan 245 proyek strategis nasional dengan total pembiayaan mencapai Rp. 4.000 Triliun. Proyek ini menggunakan skema pembiayaan yang berasal dari APBN, BUMN/BUMD maupun dari swasta,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Kemudian untuk memacu pembangunan sampai ke tingkat desa, pemerintah juga menganggarkan Rp 60 Triliun sebagai Anggaran Dana Desa (ADD) diseluruh Indonesia.

Dana sebesar Rp 1,6 triliun dialokasikan pada tahun ini untuk desa yang ada di Kalbar, jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp71,55 miliar dari tahun sebelumnya. Dana tersebut penggunaannya langsung dikelola oleh perangkat aparat desa agar produktifitas bisa dipacu dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

*Pengawalan Dana Desa

Dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan Dana Desa, peran Polri dapat diberdayakan dalam hal mengamankan objek-objek yang menjadi proyek strategis nasional agar pelaksanaannya bisa berjalan aman, lancar dan sesuai perencanaan.

“Sedangkan untuk pengawalan dana desa, Kapolri telah melakukan MoU dengan Menteri Desa dan Daerah tertinggal dan Menteri Dalam Negeri. Dalam MoU tersebut Polri tidak hanya melakukan pengawasan saja, namun juga melakukan pembinaan terhadap aparatur desa, sosialisasi, bantuan pengamanan dan penegakan hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan ADD.

“Polda Kalbar juga memainkan peran dalam kegiatan penegakan hukum terhadap kegiatan – kegiatan Import, yaitu penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku yang menyelundupkan barang melalui perbatasan, pada tahun 2018 sudah 39 kasus yang ditangani,” tutur Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

*Kebijakan nyata, bukan gaya

Kebijakan riil merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka memperbaiki iklim investasi, dimana iklim investasi ini akan berpengaruh terhadap kapasitas pada sektor produksi serta dapat meningkatkan volume pekerjaan.

Secara makro, hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat daya beli masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah menerbitkan 14 paket kebijakan dibidang ekonomi, yang secara keseluruhan diharapkan bisa merangsang dan memudahkan investor untuk menanamkan modalnya. Pada sektor ini, Polda Kalbar berkomitmen untuk menangani permasalahan produksi, memperlancar proses distribusi serta melindungi konsumen.

“Pada akhir 2017, Polda Kalbar melakukan gebrakan dengan meluncurkan Satuan Tugas Pangan yang hingga menjelang akhir tahun 2018 telah menangani 8 kasus Tindak Pidana Pangan, sehingga menyebabkan turunnya harga secara drastis dan tidak terjadi inflasi harga bahan pokok, termasuk kasus-kasus penegakan hukum lainnya,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

*Moneter dan Keuangan

Kebijakan sektor moneter merupakan usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan besaran Inflasi setiap 3 tahun sekali, berdasarkan Permenkeu Nomor 93 tahun 2014 telah ditetapkan besaran Inflasi tahun 2016 sebesar 4 %, tahun 2017 sebesar 4 % dan tahun 2018 sebesar 3,5 % dengan deviasi ± 1%.

Tingkat Inflasi ini perlu diatur dan dikendalikan oleh pemerintah agar tidak mengganggu petumbuhan ekonomi, Inflasi yang tinggi dapat menggerus pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Selain itu nilai Inflasi yang tidak stabil menyebabkan pendapatan riil masyarakat turun, menciptakan ketidakpastian pengambilan keputusan pelaku ekonomi, dan menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Polri telah melakukan penandatanganan Mou yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Kapolri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedua instansi tersebut, terdiri dari beberapa ruang lingkup antara lain tukar menukar data / informasi; pengamanan dan pengawalan; pengawasan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dan jasa pengolahan uang rupiah (JPUR); penegakan hukum; peningkatan sdm; serta sosialisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional, dimana Polri besama dengan 13 Kementerian lainnya terlibat di dalamnya.

Dengan masuknya Polri pada struktur Tim Pengendali Inflasi, maka diharapkan dapat mendukung terciptanya kestabilan tingkat Inflasi. Inflasi timbul dikarenakan tinggi harga barang dan jasa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain tingginya permintaan terhadap suatu barang, jumlah uang yang beredar lebih banyak dan adanya kenaikan biaya produksi.

Tingkat Inflasi Nasional ditentukan oleh Inflasi yang terjadi di setiap Provinsi dan Kabupaten/kota, sehingga perlu menjaga kestabilan inflasi di daerah agar inflasi secara Nasional juga ikut stabil.

“Peran Polda Kalbar cukup signifikan dalam menjaga kestabilan inflasi, antara lain melalui penegakan hukum terhadap uang palsu, karena kita menyadari bahwa mata uang rupiah adalah simbol kemandirian ekonomi, kedaulatan politik serta kepribadian bangsa,” tutur Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Polda Kalbar mendorong, mengawasi penggunaan mata uang asing sebagai nilai tukar di wilayah perbatasan. Strategi yang diterapkan oleh Polda Kalbar Berkibar dalam menjaga kondusifitas guna mendukung pembangunan daerah adalah dengan mengedepankan pro-aktif kepolisian yang promoter, dituangkan dalam wujud Program 100 Hari Kapolda Kalbar yang saat ini sudah memasuki program jilid ke III dengan komitmen zero illegal dan zero tolerance. Itu dilakukan demi untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap hukum dan peraturan, dan memiliki partisipasi yang tinggi dalam upaya-upaya memelihara Kamtibmas dengan kemampuan daya tangkal, daya cegah, daya penanggulangan, serta daya rehabilitasi yang memadai terhadap berbagai gangguan Kamtibmas.

“Program ini berjalan paralel dengan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat, dimana sektor keamanan adalah faktor penting dalam terwujudanya pembangunan Nasional,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Hal ini dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat berdasarkan data fluktuasi perkembangan ekonomi Kalimantan Barat oleh Bank Indonesia tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi, TW I 2018 sebesar 5,11 % mengalami kenaikan di TW II sebesar 5,18 %. Sedangkan pergerakan perkembangan ekonomi nasional sebesar hanya tumbuh sebesar 5,06 % di Quartal pertama 2018.

Penulis : AKP Cucu Safiyudin S.SOS SH MH (Humas Polda Kalimantan Barat)